RBG.ID-BOGOR, Kinerja DPRD Kota Bogor selama tahun 2022 mendapat sorotan. Torehan kerjanya selama setahun terakhir dinilai jauh dari yang diharapkan.
Hal itu disampaikan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak. Menurut hasil pemantauan pihaknya pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bogor belum maksimal.
Ditandai dengan tidak adanya bentuk upaya saling kontrol (check and balance) yang dianggapnya berarti. Terkhusus dalam mengoreksi maupun mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bogor.
Baca Juga: Sepeda Listrik Halangi Pejalan Kaki, Ketua DPRD Kota Bogor Bilang Begini
Padahal menurutnya persoalan-persoalan daerah yang signifikan seperti kemiskinan dan pengangguran mesti lebih banyak diperhatikan.
"Kemudian, hampir tidak ditemukan adanya gebrakan DPRD dalam mendorong Pemkot untuk pemulihan kondisi ekonomi masyarakat pasca covid. Selain itu, angka kemiskinan dan penggangguran yang bertambah pasca covid yang tidak menjadi perhatian mereka secara serius," ucap dia kepada Radar Bogor, Sabtu (31/12/2022).
Dari catatanya, Kopel juga menemukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pemehuhan ruang terbuka hijau, keamanan, dan kenyamanan keluarga belum tercapai. "Di sini pengawasan DPRD Kota Bogor lemah dan kurang mampu memaksa peningkatan kinerja Pemkot," timpal Anwar.
