"Akreditasi ini adalah standarisasi untuk mutu pelayanan, namun surveior sebenarnya adalah masyarakat, yang kita harapkan dari kami di internal terus memperbaiki mutu pelayanan, dan aplikasi dan implementasi terus dievaluasi. Semakin kita berbenah, semakin kita profesional, maka masyarakat puas dengan pelayanan RSUD Cibinong," harap Agus Fauzi.
Baca Juga: Proyek RSUD Bogor Utara Diduga Rugikan Negara, Bupati Bogor: Kita Mengacu pada LHP BPK
Di tempat sama, Wakil Direktur RSUD Cibinong Bidang Pelayanan, Fusia Mediawaty menuturkan, dalam proses menuju survei akreditasi, tidak cukup hanya dengan sosialisasi ke tenaga kesehatan, teknis dan warga rumah sakit lainnya.
Namun juga pembekalan bagaimana mere-design pokja hasil dari perubahan nomenklatur Kementerian Kesehatan dalam akreditasi rumah sakit.
"Seperti tahun-tahun kemarin, kita perlu refresh kepada teman-teman, karena akreditasi ini bukan hanya milik komite akreditasi, milik manajemen, tapi juga milik semua warga RSUD Cibinong," ucap dr. Uci sapaannya.
Sementara itu, Ketua Akreditasi Fair Starkes sekaligus Ketua Akreditasi RSUD Cibinong, dr. Kartika Widya Rukmi menambahkan, dengan berubahnya regulasi mengenai standar mutu layanan kesehatan, ditambah berkembangnya instalasi layanan kesehatan, RSUD Cibinong kini berkomitmen mempertahankan predikat paripurna.
"Ada total 20 Pokja dengan jumlah pegawai sekitar 1400, Akreditasi Fair ini untuk membekali mereka agar mengerti lebih jauh mengenai standar layanan kesehatan di seluruh fasilitas di RSUD Cibinong," tandasnya.(cok)
