Riski menuturkan, terdapat 4 poin tuntutan disampaikan mahasiswa. "Pertama kami menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Terutama pasal pasal yg berpotensi membungkam kebebasan berpendapat," ujarnya.
Dia bersama mahasiswa lain juga menuntut pemerintah untuk menghapus pasal-pasal yang dinilai bertentangan serta mengancam Hak Asasi Manusia (HAM). "Kami juga menuntut dan mendesak DPR RI dalam setiap perubahan RKUHP dilakukan dengan asas keterbukaan dan melibatkan semua elemen masyarakat," tuturnya.
Dia menegaskan, apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membahas pasal-pasal bermasalah yang dinilai bermasalah, maka dalam 7 hari kedelan sejak aliansi BEM se-Bogor akan turun kembali dan menimbulkan gelombang penolakan yang besar.
Di tengah guyuran hujan lebat, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima menghampiri para mahasiswa. Dirinya mengatakan akan berkomunikasi dengan pimpinan dewan dan ketua fraksi agar dapat mengirimkan surat ke DPR RI.
"Saya sudah mendengar kegelisahan kalian satu per satu, pasal demi pasal. Kami akan merespon perjuangan kalian," ucapnya kepada massa aksi.
Safrudin kemudian menandatangani serta membawa rilis yang disampaikan mahasiswa pada akhir aksi unjuk rasa untuk kemudian menjadi bahan yang akan disampaikan ke DPR RI.
Dirinya berjanji akan segera bertindak mengirimkan surat ke DPR RI yang berisi aspirasi mahasiswa atas nama DPRD Kota Bogor. Para mahasiswa pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dengan damai pada pukul 16.30 WIB.(cr1)
