"Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor, kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan legislatif agar komunikasi lebih baik lagi," katanya.
Baca Juga: Lahannya Dijual Mafia Tanah, Petani Caringin Ngadu ke DPRD Kabupaten Bogor
Meski begitu, dia meminta agar pemerintah daerah agar menunjukan perbaikan melalui program -program inovatif untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Bogor.
"Program yang dicanangkan tetap akan kita laksanakan, tapi dengan administrasi yang rapih. Kita tidak mau niatan baik nanti ujungnya tidak baik, kita ingin membangun dan maju bersama," katanya.
Selain itu, Politisi Partai Gerindra ini juga minta Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor meningkatkan transparansi kepada masyarakat baik program maupun anggaran.
Sehingga, lanjutnya, kepercayaan publik dapat kembali pasca kasus suap auditor Badan Pengelola Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang melibatkan Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin yang masih didalami KPK.
"Khususnya PUPR, sebagian tender sudah berjalan, sudah mulai lelang dan dinas lain sama. Kita kembalikan kepercayaan publik, ULP harus betul-betul transparan supaya media bisa menyampaikan kepada publik bahwa program Kabupaten Bogor berjalan baik," katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menuturkan, persoalan hukum yang menjerat Ade Yasin dan sejumlah ASN jangan sampai melemahkan kinerja Pemkab Bogor.