“Warganya semakin bertambah banyak, kekurangan tempat tidur di rumah sakit sekarang jika merujuk pada standar WHO saja sudah menyentuh angka sekitar 2.500-an, artinya ada 2,5 juta warga di Kabupaten Bogor yang sesungguhnya berpotensi tidak mendapatkan perawatan jika mereka sakit,” paparnya.
Sehingga, sambung kang AW, konsekuensinya bisa dilihat dari selalu harus ada antrian saat pasien ke dalam kamar di RS yang ada sekarang.
Kedua, kata dia, beban anggaran membangun rumah sakit yang membutuhkan anggaran besar, yang apabila semua kebutuhan membangun RSUD itu dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor, maka pembangunan sektor lain tidak bisa dipenuhi, meskipun pengajuannya dilakukan secara multi-years (tahun jamak).
Ketiga, menurut kang AW, sesuai dengan hasil revisi RPJMD 2021, Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil sudah menyampaikan juga bahwa Pemprov Jabar akan membangun banyak RS dan Puskesmas.
“Jadi saya pikir momentumnya jadi tepat juga. Saya sendiri cukup yakin kalau RSUD Bogor Utara diambil alih oleh Pemprov Jabar tidak akan mengalami kendala dari sisi anggaran dan pembangunan pun akan cepat karena sesuai dengan amanah RPJMD yang harus menjadi skalo prioritas pembangunan Pemprov Jabar pasca pandemi,” paparnya.
“Jadi, kalau Dinkes Pemkab Bogor sekarang mengajukan lagi Rp230 Miliar lalu sekaligus ingin dipenuhi, sepertinya akan berat. Apalagi dengan alasan mekanisme multiyears (tahun jamak), tak ada mekanisme itu untuk pola Bankeu,” pungkasnya. (*/rbg)
