RBG.ID-CIBINONG, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta pimpinan daerah, dalam hal ini Plt Bupati Bogor tegas dalam mengambil kebijakan strategis.
Khususnya dalam merotasi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai tidak prima dalam menjalankan tugasnya.
"Kuncinya satu, kami minta ketegasan Plt Bupati Bogor yang hari ini diberikan tugas tanggung jawab di tengah-tengah kondisi yang tidak biasa-biasa saja. Kalau harus ada kebijakan strategis, harus merotasi jajaran SKPD, segera laksanakan, bersurat kepada Kemendagri," ungkap Rudy Susmanto usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (3/8/2022).
Pernyataan Rudy ini menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LPH) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.
Baca Juga: Temui Plt Bupati Bogor, Raffi Ahmad Ingin Kolaborasi Bidang Olahraga dan Kuliner
Dalam laporan itu, terdapat potensi kerugian negara Rp40 miliar akibat maladministrasi dan kelebihan pembayaran pembangunan infastruktur dari sejumlah SKPD Pemkab Bogor.
"Jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu, tempatkan orang-orang dalam kondisi yang prima sehingga kita sudah masuk bulan delapan 2022. Sebentar lagi menjelang akhir tahun, akhirnya kita tidak maksimal dalam melayani masyarakat," tegas Rudy.