Karena itu, KPK dan Kejaksaan Agung perlu serius turun tangan meneliti hal tersebut dalam rangka membangun good and clean governance, agar pengelolaan kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan berpihak pada oligarki.
Baca Juga: Politisi PKS Tagih Janji Mendag Lutfi
“Kalau model pendekatan perumusan kebijakan negara seperti ini, kita khawatir yang diuntungkan bukanlah rakyat, tetapi konglomerat. Karena kebijakan negara disetir oleh pengusaha,” tegas politikus PKS ini.
Dia pun menduga, oknum-oknum swasta tersebut ditengarai yang membuka jalan bagi penetrasi dan penguasaan oligarki dalam pengusahaan SDA nasional. Pemerintah alih-alih melakukan pendekatan research based policy tetapi malah melakukan oligarchy based policy. “Jadi jangan heran kalau publik menduga bahwa negara telah dikuasai oligarki,” tukas Mulyanto.
Seperti diketahui, Kejagung memetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng, Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.
Baca Juga: PKS Kota Bandung Sesalkan Pernyataan Menag Yaqut
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyampaikan, bahwa Lin Che Wei diduga sering mengikuti rapat-rapat penting di Kementerian Perdagangan (Kemendag), padahal statusnya adalah swasta.
Lin Che Wei diduga memiliki hubungan khusus dengan Indrasari Wisnu Wardhana yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag.
