RBG.ID-JAKARTA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle kabinetnya, dengan mengangkat Ketua Umum Projo Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).
Namun, kebijakan Jokowi mereshuffle kabinet di penghujung masa jabatannya itu menuat kritikan. Ini dinilai merupakan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya.
SETARA Institute menilai, reshuffle alias kocok ulang kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Jokowi pada Senin (17/7) lalu, menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya.
Baca Juga: 90 Persen Penderita TBC Baru akan Terdeteksi pada 2024
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menjelaskan, reshuffle kali ini bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada sesuai mandat rakyat. Melainkan sebagai upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Jokowi.
"Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan Jokowi, mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya. Bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi dalam keterangannya, Rabu (19/7/2023).
Menurut Hendardi, hak prerogatif yang melekat pada Jokowi telah dijalankan secara prosedural dan absah. Tetapi tidak membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Padahal, hak itu melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam Pemilu.
Baca Juga: Membahayakan, KAI Tutup Kembali Perlintasan Liar di Citayam yang Sempat Dibuka Paksa Warga
Ia memandang, Jokowi tidak hanya sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, tetapi juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung, setelah habis masa jabatannya.
"Jokowi merasa menjadi sentrum kontestasi politik 2024, padahal kepemimpinan dan kekuasaannya semakin rapuh dan melampaui berbagai fatsun politik," cetus Hendardi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, reshuffle kabinet Indonesia Maju telah dilakukan dengan kalkulasi untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah. Hasto meyakini Jokowi telah memberikan tugas spesifik lewat beberapa menteri barunya itu.
"Reshuffle dilakukan dengan kalkulasi yang seksama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi," ucap Hasto di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).
Menurut Hasto, Jokowi menunjuk menteri barunya dengan penuh pertimbangan matang. Ia mengklaim, reshuffle kabinet itu sudah dikomunikasikan dengan PDIP. "Ini bukan sekadar reshuffle tapi memang melalui pertimbangan dari Bapak Presiden dan dikomunikasikan juga ke PDIP," pungkas Hasto.(jpc)