Kemudian implikasi dari langkah politik yang memperlihatkan cacat yuridis dan indikasi subordinasi penjaga konstitusi, dalam hal ini MK, bagi kepentingan politik. Artinya, pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming mengandung cacat politik dan cacat konstitusional.
”Mereka sejak awal menjadi bagian dari kekuatan politik yang memperoleh imbas keuntungan politik dari manuver yang bertujuan untuk melemahkan etika republik dan memasung demokrasi kita,” terang Airlangga.
Dan yang ketiga, kata Airlangga, implikasinya alih-alih berharap terjadinya Pilpres 2024 yang tidak ditandai polarisasi politik. Namun, hal itu justru pelemahan etika republik kemudian memunculkan polarisasi politik sampai ke tingkat bawah.(jpc)