1.914 Anggota Bawaslu di 514 Kabupaten dan Kota Akhirnya Dilantik, Awas Ada Potensi Sengketa DCS

Meski tugas sempat dialihkan ke Bawaslu provinsi, pihaknya meyakini bahwa mereka tidak dapat mewakili pengawasan di seluruh kabupaten dan kota setempat. ”Karena mereka kan juga harus melakukan pengawasan DCS DPRD provinsi masing-masing," jelas dia.

Baca Juga: Pratama Arhan dan Azizah Salsha Gelar Pernikahan di Jepang Dihadiri Tamu dari PSSI dan DPR RI

Sebelumnya proses penetapan DCS sendiri belakangan juga menuai sorotan. Data yang dirilis KPU ternyata tidak sinkron.

Temuan itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Mereka menemukan kesalahan dalam penjumlahan.

Tidak lama, KPU pun mengakui ada human error. Awalnya, dalam penghitungan jumlah DCS DPR RI, ada 9.925 orang. Dalam daftar terbaru, dikoreksi menjadi 9.919 orang.

Baca Juga: Tapak Suci Helat Invitasi Tapak Suci Cileungsi Open ke-2, Inilah Para Juaranya

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah meminta KPU berhati-hati. Sebab, masa penetapan daftar caleg merupakan salah satu tahapan pemilu yang krusial.

Biasanya ada potensi terjadinya peningkatan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP.

Argumentasi tersebut didasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya. ”Masa rawannya itu saat penetapan DCT (daftar calon tetap, Red),” kata Tio.

Baca Juga: Harga Emas Antam Akhir Pekan 20 Agustus 2023

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi potensi tersebut. (far/c9/hud)