Mengaku Mahasiswa, TKN Deteksi Mobilisasi Pemilih Ilegal di Dramaga Bogor

RBG.ID - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran kembali mendapati adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dugaan kecurangan yang ditemukan TKN Prabowo Gibran ini berupa mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"TKN Prabowo Gibran memperoleh informasi soal dugaan mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga Bogor Jawa Barat," ungkap Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (7/2/202).

Baca Juga: Bayar Rp30 Ribu Aja, Sudah Bisa Berenang, Berkunjung ke Mini Zoo, dan Selfie Sepuasnya di Taman Rekreasi Sengkaling Malang yang Bisa Outbond Juga!

Berdasarkan informasi yang didapat TKN, dugaan mobilisisasi pemilih terjadi saat puluhan pemuda berbadan tegap dan berambut cepak mengaku mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian mengajukan pindah TPS tetapi dengan dokumen yang janggal.

Orang yang mengaku mahasiswa tersebut mempunyai surat tugas penelitian di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Sedianya surat keterangan penelitian tersebut harus bersamaan dengan ijin dari Kesbangpol.

Baca Juga: Cukup Bayar Goceng Nikmati Sensasi Healing plus Camping di Lautan Awan, Wisata Bukit Banda Suguhkan Siluet Sunrise di Puncak Ketinggian Loh!

"Mahasiswa tersebut tidak memiliki surat ijin penelitian dari Kesbangpol,” sebut Habiburokhman.

Ia menambahkan, surat yang mereka bawa tidak ditandatangani dengan tandatangan basah tapi hanya seperti stempel.

Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman mengapresiasi Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga yang secara tegas tidak mengijinkan permintaan orang yang mengaku sebagai mahasiswa tersebut.

Baca Juga: KCON Hong Kong 2024 Umumkan Lineup Bertabur Bintang, Ada aespa, WayV, Hingga ZEROBASEONE

"Kami khawatir bahwa mereka adalah oknum yang sengaja dimobilisasi untuk melaksanakan pemilihan secara ilegal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan, modus mobilisasi pemilih ilegal ini sangat bahaya lantaran akan menambah jumlah pemilih dan menguntungkan paslon tertentu.