TPN Ganjar Mahfud Sindir Etika dan Moral Presiden Berpihak, Nusron Wahid Sebut Dulu Tidak Dipermasalahkan

RBG.ID - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Nusron Wahid merespon pernyataan Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Imam Priyono yang menyindir standar etik moral presiden jika berpihak dan berkampanye untuk salah satu paslon.

Nusron mengatakan bahwa isu standar moral ini timbul lantaran perbedaan kebutuhan politik saja.

“Ini sebenarnya sederhana. Isu moral dan etika ini ditimbulkan karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka,” ungkapnya.

Baca Juga: Cukup Bayar Rp50 Ribuan, Intip Pesona Pulau Harapan Surga Bahari Tersembunyi di Kepulauan Seribu, Bisa Lihat Konservasi Penyu dan Snorkeling

Ia menceritakan, tahun lalu saat paslon lainnya percaya akan disokong presiden.

“Mereka bahkan optimis Pak Jokowi akan kampanye untuk mereka. Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan? Ini masyarakat wajib tahu.” tegas Nusron di hadapan wartawan.

Nusron kemudian menjelaskan kejadian tahun lalu yang dimaksud.

“Monggo cek di berita, sekitar awal Juni tahun lalu, salah satu Ketua PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Jokowi akan berkampanye untuk Ganjar. Bahkan beliau juga bicara aturan bahwa Presiden boleh cuti untuk berkampanye.” jelasnya.

Baca Juga: Tempat Wisata di Karanganyar ini Suguhi Dinginnya Hujan Salju di Dalam Hutan Pinus, HTM nya Cuma Rp 20 Ribu, Kuy Kesini!

Terkait dengan isu etik dan moral sendiri, Nusron menegaskan bahwa dalam penyusunan setiap Undang-Undang sudah mempertimbangkan aspek etik dan moral.

“Ketika dalam UU Pemilu memperbolehkan kampanye tentu sudah ada pertimbangan variabel moral dan etika. Kalau melaksanakan aturan itu dianggap melanggar moral artinya semua pihak yang menyusun undang-undang itu dianggap tidak bermoral dan tak punya etika dong?” tanya Nusron

Nusron juga menegaskan bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang dijadikan acuan adalah aturan dan undang-undang yang berlaku.

Baca Juga: “Actor Jaehyun is Back!”, Jaehyun NCT Akan Kembali Berakting Di Drama Terbarunya, Rilis Tahun 2024!

“Undang Undang itu adalah cerminan konsensus antara rakyat melalui DPR dengan Pemerintah memegang mandat rakyat. Jadi bukan kata orang per orang, atau pihak per pihak, yang sekarang mungkin punya kepentingan karena sedang bersaing dalam kompetisi Pemilu.” pungkas Nusron.