Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran Tegaskan Netralitas TNI Harus Dihormati

RBG.ID - Habiburokhman, Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, meminta calon nomor satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), untuk mengutamakan etika dan menghormati netralitas TNI selama Pemilu 2024.

Habiburokhman menyampaikan hal tersebut saat menanggapi isu dicabutnya izin acara ‘Desak Anies’ di Museum Dponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta.

“Tidak boleh Paslon Amin arogan dan memaksa untuk menggunakan museum Diponegoro, yang merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus sebagai paslon Pilpres, konstitusi diabaikan atau ditabrak. Terlebih jika itu disertai dengan cerita jadi korban ketidakadilan,” tegas Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Baca Juga: Tempat Wisata yang Jadi Spot Camping Favorit di Pacitan, HTM Cuma Rp 5 Ribu, Pemandangan nya Laut Lepas dan Persawahan yang indah

Habiburokhman menyatakan bahwa pemakaian fasilitas TNI untuk kampanye adalah pelanggaran konstitusi yang jelas.

“Dalam konstitusi kita, khususnya Pasal 30 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, sudah menetapkan bahwa TNI harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” tutur dia.

“Strategi politk yang tidak etis jika saat TNI menegakkan aturan, kemudian disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu,” sambung Habiburokhman.

Baca Juga: 6 Aktris Korea Selatan Terbaik yang Mendominasi Seluruh Drama Korea Sepanjang Tahun 2023, Adakah Idola Mu di Sini?

Karena bukan yang pertama kali terjadi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini percaya bahwa masyarakat sudah cerdas dan memiliki kemampuan untuk menilai hal ini.

Sebelum pendaftaran calon presiden pada 12 September tahun lalu, Panglima TNI sebenarnya sudah meminta agar fasilitas TNI tidak digunakan untuk berkampanye.

Baca Juga: Siap-Siap Diteror Kuyang Hantu Tanpa Tubuh! Sinopsis Film Horor Trinil Kembalikan Tubuhku, Suguhkan Kisah Cinta Segitiga Ibu dan Kekasih Anaknya

Laksamana TNI Yudo Margono, saat itu sebagai Panglima TNI, menekankan beberapa hal penting tentang netralitas TNI dalam Pemilu 2024. (*)