RBG.ID - Keikutsertaan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dinilai akan berpotensi memengaruhi netralitas alat negara. Hal tersebut, diungkapkan Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto.
Ia mengatakan, potensi tersebut juga tidak harus by intention atau disengaja, namun secara tak langsung dapat mempengaruhi netralitas alat negara.
Arif Susanto menambahkan, tak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang mengidolakan Presiden Joko Widodo lalu merasa bahwa membantu Jokowi adalah sesuai dengan keinginannya.
"Masalahnya, jika itu dilakukan. Maka bukan tak mungkin mulai dari netralitas birokrasi, netralitas TNI dan Polri itu bisa terganggu," jelas dia di Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Ia khawatir, pencalonan Gibran Rakabuming Raka apabila teruskan akan membuat Indonesia kehilangan ruh politik berkeadilan.
"Jika ini dibiarkan, nanti akan terjebak pada gaya-gaya lama, saat nepotisme dianggap normal, ketika pelanggaran etika dinilai dapat diterima sejauh tak melanggar hukum. Nanti lama-lama politik serta hukum kita terjebak pada formalisme dan kalau itu terjadi, negara ini kehilangan ruh politik yang berkeadilan," tutur dia.
Hal itu bisa dihindari ketika Presiden Joko Widodo merupakan negarawan serta mau menghindari potensi konflik kepentingan. "Itu seharusnya dapat dihindari seandainya Jokowi adalah seorang negarawan," sambung dia.
Tapi, Arif menyangsikan sikap kenegarawanan Presiden Joko Widodo, termasuk Jokowi dan Gibran. "Saya katakan bahwa baik Jokowi, Prabowo, Gibran, dan seluruh ketua partai yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran tak memiliki karakter sebagai seorang negarawan, dan ini sama dengan Anwar Usman," papar dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, hal tersebut dikarenakan mereka tak menghindar bahkan masuk pada potensi konflik kepentingan.
Baca Juga: Lirik Lagu Drama - aespa Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia
"Kenapa? sebab mereka semua tidak mampu menghindari potensi konflik kepentingan atau menganggap konflik kepentingan adalah sesuatu yang wajar, yang bisa diterima," kata dia.
Ia menegaskan, majunya Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres ketika Jokowi masih sedang menjabat sebagai presiden adalah melanggar keutamaan.
Artikel Terkait
Dampingi Presiden Joko Widodo ke China, Erick Thohir: Prospek Kereta Cepat Sampai Surabaya
Presiden Joko Widodo Rombak Kabinet, AHY Dilirik Jadi Menteri Pertanian
YLBHI Nilai Presiden Joko Widodo Paling Bertanggungjawab atas Terjadinya Krisis Konstitusi
Peneliti Senior BRIN Sebut Pemaksaan Politik Dinasti Presiden Joko Widodo Hancurkan Demokrasi Rasional
Pengamat Ungkap Ngototnya Politik Dinasti Menunjukkan Keluarga Presiden Joko Widodo Terlena Kekuasaan
Pengamat: Pembuktian Netralitas Presiden Joko Widodo jangan Sekadar Omongan Tapi Wajib Ada Aturan yang Tegas
Indonesia Political Opinion Nilai Intervensi Dinasti Politik Presiden Joko Widodo Rusak Tatanan Demokrasi