Usul Hak Angket MK, Mashinton Tegaskan Ini Bukan untuk Kepentingan PDI Perjuangan

RBG.ID-JAKARTA, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), terkait putusan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Masinton Pasaribu mengajak seluruh anggota parlemen untuk mengajukan hak angket kepada MK. Wacana hak angket ini sudah disuarakan Mashinton Pasaribu sejak beberapa hari ini.

Pernyataan itu kembali disampaikan Masinton Pasaribu saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca Juga: Drama Sweet Home 2 Tayang Awal Desember di Netflix, Siapa Saja Pemeran yang Akan Tampil Kembali?

Saat interupsi soal hak angket terhadap MK terkait putusan batas usia capres-cawapres, tiba-tiba mikrofon Masinton Pasaribu dimatikan oleh pihak tertentu.

Akibatnya, anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP itu harus berteriak dengan suara kencang agar bisa didengarkan.

Wacana digulirkannya hak angket ini merupakan buntut putusan MK yang mengizinkan kepala daerah belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres.

"Saya menggunakan hak konstitusi untuk melakukan hak angket ke Mahkamah Konstitusi," tegas Masinton.

Baca Juga: 3 Area Wisata sekitar Bandung Terbaru yang Hits, Nomor Terakhir Wajib Didatangi Biar Ga Nyesel

Masinton Pasaribu menjelaskan, konstitusi harus tegak dan tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatis politik sempit. Suara lantang itu diutarakannya bukan untuk kepentingan PDIP dan capres-cawapres manapun.

"Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi," ucap Masinton.

Makanya, Masinton Pasaribu mengajak seluruh anggota DPR RI harus menegakkan konstitusi. Menurutnya, ini penting agar tidak terjebak dalam kegiatan pragmatis politik.

"Tentu bagi kita semua, bapak-ibu kita yang hadir di sini, sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak, dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatis politik sempit tersebut," ujar Masinton.jpc)