Soal Presiden Jokowi Memiliki Data Intelijen, Dinilai Berbahaya Jika Digunakan untuk Intervensi Pilpres

RBG.ID - Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Pernyataan presiden itu dinilai akan berbahaya dan merusak demokrasi Pemilu 2024, jika digunakan untuk intervensi politik pencapresan.

Jelang Pemilu 2024, Partai politik memiliki pandangan beragam terhadap pernyataan presiden soal data intelijen.

Baca Juga: Partai Demokrat Lebih Pilih Koalisi dengan Prabowo Subianto, Tapi Belum Bahas Cawapres

PKS misalnya, tidak mempersoalkan data intelijen. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, presiden mempunyai hak untuk memiliki data rahasia itu. "Kami tidak ada beban," terangnya.

Menurutnya, sangat wajar jika presiden memiliki data intelijen terkait negara.

Dengan data itu, presiden bisa memetakan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Tidak terkecuali soal arah koalisi parpol dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga: Ini Target Skuad Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

Aboe mengatakan, presiden bisa mendapatkan data intelijen dari BIN, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Semua lembaga itu melaporkan data rahasia kepada kepala negara.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, sebagai kepala negara, wajar jika presiden Jokowi memiliki data intelijen soal arah parpol menjelang pemilu. 

Dia tidak mempersoalkan pernyataan presiden Jokowi di depan publik. Sebab, yang disampaikan presiden hanya sebatas informasi umum.

Baca Juga: Berlangsung di Gelora Bung Tomo Surabaya, Pembukaan Piala Dunia U-17 Batal di JIS

Presiden tidak menjelaskan apa saja data intelijen itu. Jadi, hanya presiden yang mengetahui data tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku kaget ketika mendengar presiden menyampaikan bahwa dirinya memiliki data intelijen terkait arah koalisi. "Kami kaget ketika mendengar itu," ucapnya.