RBG.ID - Kick Off Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diwarnai aksi protes. Sejumlah perwakilan koalisi masyarakat sipil menentang agenda tersebut.
Mereka berpandangan sosialisasi itu menunjukkan bahwa pemerintah menutup ruang partisipasi publik.
Di sisi lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap masukan publik.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly setelah kick off dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (23/8), timnya akan keliling ke sebelas kota di Indonesia.
BACA JUGA : Komisi III Janji Tak Langsung Sahkan RKUHP
”Kami akan kunjungi untuk menampung masukan-masukan tentang 14 poin yang kemarin membuat pembahasan Undang-Undang KUHP terhenti,” ungkap dia saat diwawancarai usai menghadiri agenda yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) itu.
Lewat cara itu, pemerintah berusaha menampung kritik, saran, dan masukan yang disampaikan berkenaan dengan RKUHP.
