Saaih Halilintar Gagal Jadi Atlet Golf Kontingen Banten di PON XII Aceh-Sumut 2024, Rupanya Gegara Hal Ini

Hal tersebut disebabkan oleh dirinya yang telah melengkapi berkas NPWP dan BPJS sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pendaftaran ajang tersebut.

Baca Juga: E-Meterai Sulit Dibeli, Muncul Tudingan Penimbunan, Harga Normal Rp10 Ribu Dijual Rp45 Ribu

Selain itu, pada proses pendaftaran atlet, Saaih diketahui memiliki KTP DKI Jakarta, sementara ia akan didaftarkan untuk menjadi kontingen Banten.

Alhasil, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penghambatnya.

Namun, ia akhirnya menyerahkan KTP Banten pada bulan Maret 2024.

Baca Juga: Jika Kotak Kosong Menang, KPU Usulkan Pilkada Ulang 2025

Pihak Rudy Paulus juga terus berkoordinasi dengan manajer Saaih Halilintar untuk kemudian mengirimkan NPWP dan BPJS sebagai kelengkapan administrasi.

Batas penyetoran nama atlet untuk tanding di PON XII disampaikan Paulus Rudy yakni pada akhir Juli 2024.

Namun, Paulus Rudy menyatakan pada 30 Juli 2024, Pihak Saaih baru menanyakan soal NPWP tersebut.

Baca Juga: Catat ya, Pemerintah Perpanjang Pendaftaran CPNS hingga Empat Hari, Layanan E-Meterai Peruri Sudah Dapat Diakses

“Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," jelas Paulus Rudy.

Lantaran masalah administrasi tersebut, alhasil Saaih Halilintar pun tidak bisa didaftarkan untuk menjadi atlet cabang olahraga golf di PON XII.

Meskipun, Paulus Rudy mengungkapkan pihak Saaih baru mengirimkan NPWP dan BPJS pada 1 Agustus 2024, namun hal tersebut telah dianggap telat.

Baca Juga: Suami Maju Pilkada, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos Didesak Nonaktif

Paulus Rudy pun memegang tanggung jawab penuh sebagai manajer tim PON Cabang Olahraga Golf Provinsi Banten sehingga ia hindari mengambil risiko dalam mengikuti pemain yang tidak memiliki kelengkapan administrasi.