RBG.ID-BOGOR, Wali Kota Bogor, Bima Arya tengah menyiapkan sejumlah rotasi pada posisi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu dilakukannya untuk menggenjot kinerja timnya menjelang akhir masa jabatan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jaenal Muttaqin mengatakan, rencana tersebut bukan sebuah masalah asalkan koordinasi antar pejabat berjalan dengan baik.
"Saya rasa selama Wali Kota punya insting kuat dan tidak masalah selama koordinasi tentang tugas sebelumnya bisa dilanjutkan oleh pejabat baru serta terkoordinir dengan baik," ucapnya kepada Radar Bogor, Rabu (25/1/2023).
Baca Juga: Diakhir Kepemimpinannya, Bima Arya Tegaskan Siap Bersihkan Oknum Penerima Upeti dari Pedagang
Apalagi itu dilakukan untuk mengejar target jani kampanye. Sebab, masa kepimimpinan Bima Arya akan berakhir pada Desembee 2023.
Menanggapi soal isu keterlibatan pihak luar, Jaenal menilai perilaku tersebut tidak boleh terjadi dari pihak-pihak yang tak berwenang terkecuali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Pihak yang berwenang Baperjakat. DPRD pun tidak boleh mengintervensi hal tersebut," imbuhnya.
Baca Juga: Diakhir Kepemimpinannya, Bima Arya Titip Pesan Ini
Jaenal mengingatkan Bima Arya tidak menerima intervensi dari pihak luar apalagi mementingkan kepentingan pribadi atau rekanannya. "Itu tindakan yang melanggar aturan. Kalau ada bukti laporkan saja ke pihak berwenang," ucap Jaenal.
Dia menyebut pihak DPRD tidak memberikan intervensi, bahkan informasi terkait hal itu pun tidak pernah disampaikan.
"Walaupun sebenernya tidak ada aturan rotasi atas persetujuan DPRD. Tapi minimal secara etika pemerintahan seharusnya Wali Kota menginformasikan ke pimpinan DPRD tentang posisi strategis atas pergeseran, mutasi, rotasi pejabat ASN. Setidaknya ada masukan saran yang kami berikan agar lebih baik," ucapnya.
Bima Arya mengaku tidak ada campur tangan pihak luar, ia pun tidak mengetahui mengenai isu tersebut. Dirinya menegaskan akan menjaga netralitas dalam proses rotasi tersebut. (cr1)