Pemerintah juga berencana mengoptimalkan aset lahan yang memungkinkan untuk dijadikan ruang penghijauan baru.
Selain itu, Pemkab Bogor akan memperketat evaluasi perizinan terhadap proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Langkah ini bertujuan memastikan setiap aktivitas pembangunan tetap sejalan dengan standar keberlanjutan dan tidak menambah kerentanan bencana.
Rudy juga menegaskan perlunya partisipasi berkelanjutan dari sektor swasta dalam upaya pencegahan, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi.
“Jangan sampai setiap hujan turun, banjir kembali terjadi. Kita harus selesaikan akar masalahnya bersama-sama,” ujarnya.
Ia menyoroti perlunya percepatan penanganan di titik-titik rawan yang selama ini menjadi perhatian.
Seluruh pihak diminta bekerja efektif dan tidak menunda proses teknis maupun administratif.
“Kita perlu bertindak sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergerak sebagai satu kesatuan,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya menghadirkan solusi berbasis kolaborasi.
Tujuannya adalah memastikan pembangunan berjalan beriringan dengan keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan.
“Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang tanggung jawab kita menjaga keselamatan warga. Kolaborasi hari ini adalah langkah nyata untuk Bogor yang lebih tangguh terhadap bencana,” tutup Bupati.***