Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Pemkab Bogor telah menyiapkan langkah konkret untuk menindaklanjuti kebijakan pembatasan kegiatan tambang tersebut.
Salah satunya melalui rencana pembangunan jalan khusus tambang dengan alokasi anggaran sekitar Rp100 miliar yang telah dimasukkan dalam Rancangan APBD 2026.
“Kami sudah siapkan anggaran untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang sebesar kurang lebih Rp100 miliar. Saat ini proses appraisal sedang berjalan dan diharapkan selesai akhir tahun ini,” jelas Rudy.
Rudy menambahkan, pembangunan jalan khusus baru bisa dimulai setelah hasil kajian konsultan yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat rampung.
Ia menegaskan kesiapan Pemkab Bogor untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta, termasuk para pengusaha tambang.
“Kalau kolaborasi bisa berjalan bersama pemerintah provinsi, pusat, dan para pemilik tambang, maka pada tahun 2026 pembebasan lahan dapat dilakukan dan pembangunan jalan khusus tambang bisa dimulai. Ini bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
Jalan khusus tambang yang direncanakan memiliki panjang sekitar 12 kilometer, dengan trase akhir akan ditentukan setelah appraisal dan kajian teknis selesai.
Selain penataan sistem tambang, pemerintah juga memastikan bantuan sosial bagi masyarakat desa terdampak tetap berjalan.
Pemprov Jabar menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp3 juta per bulan selama tiga bulan, yakni November 2025 hingga Januari 2026.
Namun pencairan untuk bulan Desember dan Januari akan dilakukan bersamaan pada awal tahun depan, sebesar Rp6 juta.
“Pembayaran untuk Desember belum bisa dilakukan karena belum masuk dalam postur anggaran provinsi. Jadi akan dicairkan bersamaan di Januari,” ungkap Rudy.
Bupati Bogor menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah tetap menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan investasi.
“Kami ingin masyarakat terlindungi, tapi dunia investasi juga tetap berjalan. Bogor tidak bisa dibangun sendirian, kita butuh kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.***