RBG.id — Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bogor memastikan komitmen mereka dalam memberikan perlindungan dan solusi bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penataan kembali sistem pertambangan agar lebih berkeadilan dan ramah lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bersilaturahmi dengan calon penerima Bantuan Masyarakat Desa Terdampak Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang, di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor, Senin (3/11).
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Baca Juga: Curug Kondang: Surga Air Terjun Tenang di Tengah Alam Pamijahan Bogor
Dalam pertemuan tersebut, Dedi menegaskan bahwa kebijakan penutupan tambang di tiga kecamatan itu merupakan bagian dari langkah strategis untuk menciptakan keadilan sosial.
Ia menilai, selama ini praktik pertambangan lebih banyak menguntungkan pengusaha besar dibanding memberikan manfaat bagi warga sekitar.
“Penutupan tambang ini bagian dari upaya kami menata ulang sistem pertambangan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pajak tambang harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga sekitar, bukan hanya untuk pengusaha besar,” ujar Dedi.
Selain memberikan bantuan tunai kepada masyarakat terdampak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menyiapkan program kredit kendaraan tanpa uang muka (DP) bagi para sopir truk tambang melalui kerja sama dengan Bank BJB.
Baca Juga: Bupati Bogor Ajak Warga Ramaikan Car Free Day Tegar Beriman, Ada Zona Kuliner dan Layanan Publik
Program ini diharapkan dapat menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dedi juga menegaskan bahwa ke depan aktivitas tambang di Jawa Barat harus berorientasi pada nilai kemanusiaan dan perlindungan pekerja.
Ia menolak praktik eksploitasi tenaga kerja tanpa jaminan keselamatan.
“Saya tidak ingin lagi ada kuli atau sopir tambang tanpa jaminan keselamatan kerja. Tambang harus menghadirkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Bahan baku tambang yang murah tidak boleh lagi menjadi sumber kesengsaraan rakyat,” tegasnya.