RBG.id – Pemkab Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran Pemkab Tangerang menggelar rapat lintas daerah membahas solusi permanen persoalan truk tambang di Kecamatan Parung Panjang.
Pertemuan berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Jumat (19/9/2025).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan keselamatan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.
Ia mengakui, meski baru tujuh bulan menjabat, persoalan jalur tambang sudah bergulir sejak 1974 dan membutuhkan langkah nyata.
Baca Juga: Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Dukungan Percepatan Infrastruktur Jawa Barat
“Keselamatan dan kepentingan masyarakat adalah hal yang utama. Mari kita duduk bersama, berdiskusi, dan menempatkan kepentingan pribadi atau golongan sebagai kepentingan bersama. Rakyat adalah segalanya,” ujar Rudy.
Rudy menjelaskan, Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah melalui APBD untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Parung Panjang, Rumpin, dan wilayah terdampak lain.
Jalan khusus tambang akan dibangun tanpa pungutan biaya, murni dari APBD, dan ditargetkan rampung bertahap hingga 2027.
Meski izin tambang bukan kewenangan pemerintah kabupaten melainkan Pemprov Jawa Barat, Rudy menegaskan pemerintah daerah tetap wajib menjaga keselamatan warganya.
Ia juga menyoroti lemahnya komunikasi antar pihak yang selama ini menghambat penyelesaian masalah.
“Kami tidak banyak bicara, yang penting masyarakat aman, dunia usaha tetap berjalan, dan ekonomi masyarakat bergerak. Kami berharap momentum ini menjadi awal kolaborasi nyata semua pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Baca Juga: Hadiri Pelantikan, Sekda Kabupaten Bogor Berharap Dekranasda Jadi Motor Penggerak UMKM Daerah
Sementara itu, Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menuturkan, kebijakan utama yang ditempuh adalah pemisahan jalur angkutan tambang dengan jalur masyarakat umum.
Rencana pembangunan jalur khusus sepanjang 11,5–13,5 kilometer akan terkoneksi dengan jalan provinsi dan akses tol.