Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa penerapan SPM merupakan kontrak sosial antara negara dan rakyat.
“Jika SPM tidak dijalankan, artinya negara gagal hadir di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pengembangan layanan darurat nasional terpadu, seperti sistem 911 di Amerika Serikat, agar layanan ambulans, pemadam kebakaran, dan keamanan bisa diakses melalui satu nomor darurat.
“Warga dalam kondisi darurat harus tahu ke mana harus menghubungi. Ini bagian dari pelayanan dasar yang harus segera kita benahi,” tambah Tito.
Penganugerahan SPM Awards 2025 ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Bogor dalam meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan publik, sekaligus memperkuat peran daerah sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional.***