RBG.id – Pemerintah Kabupaten Bogor mencetak prestasi membanggakan dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat 2024.
Pemkab Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan berhasil meraih Peringkat Tiga Kategori Gerakan Pangan Murah SPHP Award dan penghargaan dengan predikat A (Sangat Baik) dari Badan Pangan Nasional untuk OKKPD Kabupaten Bogor.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Sabtu (16/11/2024).
Acara ini dihadiri oleh Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, RR. Indah Dewi Pangesti Bachril, bersama Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji.
Baca Juga: Bentuk Apresiasi, Pemkab Bogor Raih Penghargaan Perlindungan Konsumen Dari Kementerian Perdagangan
Hadir pula Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa di tengah tantangan global, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan ketimpangan distribusi.
“Ketahanan pangan adalah isu strategis, baik global maupun lokal. Dalam momentum Hari Pangan Sedunia ini, kami terus mendorong upaya seperti kampanye Stop Boros Pangan untuk mengurangi food waste dan memastikan masyarakat Jawa Barat memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Bey Machmudin.
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, mengungkapkan bahwa penghargaan ini memotivasi pihaknya untuk terus mengoptimalkan pangan lokal sebagai langkah strategis.
Baca Juga: Sekda Kabupaten Bogor Sebut Forum Satu Data Indonesia Jadi Kunci Perencanaan Pembangunan Berkualitas
Salah satu fokus Pemkab Bogor adalah percepatan penuntasan stunting melalui pangan bergizi tinggi seperti daun kelor.
“Kami percaya pangan lokal adalah kunci kemandirian. Dengan memaksimalkan pemanfaatan daun kelor, kami berharap dapat membantu penuntasan stunting di Kabupaten Bogor,” jelas Bambam.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perekonomian RI, Zulkifli, menekankan pentingnya swasembada pangan untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan.
Ia menyerukan kerja sama antara pemerintah daerah, kementerian, dan pihak terkait untuk mengintensifkan upaya pertanian, termasuk membuka lahan sawah baru di luar Pulau Jawa.