Sinergi Tanpa Sekat, Wali Kota Bogor Bersama Danrem 061/SK Matangkan Strategi Kamtibmas hingga Ketahanan Pangan

“Langkah-langkah ini merupakan arahan pimpinan TNI Angkatan Darat berdasarkan perintah Presiden,” jelas Brigjen TNI Thomas Rajunio mengenai landasan instruksi kerja jajarannya.

Ia juga menggambarkan hubungan antara program TNI AD dengan pemerintah daerah sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum tersentuh oleh kebijakan daerah secara maksimal.

“Program TNI AD dan pemerintah daerah ini seperti jalinan jari jemari yang saling melengkapi. Program kami menyasar wilayah dan masyarakat yang belum tersentuh pemerintah daerah,” ungkap Danrem 061/SK tersebut.

Baca Juga: Sekda Kabupaten Bogor Apresiasi Langkah Cepat Rencana Kerja DPRD TA 2027

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut baik inisiatif koordinasi yang diinisiasi oleh Danrem 061/SK.

Menurutnya, komunikasi yang intensif antara Pemkot Bogor, Kapolresta, dan Dandim 0606/Kota Bogor menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan publik agar tepat sasaran. 

Salah satu yang menjadi sorotan Dedie adalah keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai menunjukkan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Dedie menjelaskan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor memegang peranan vital dalam memastikan kualitas asupan bagi para penerima manfaat. 

Baca Juga: Revitalisasi GOR Pajajaran Berlanjut, Pemkot Bogor Alokasikan Rp51 Miliar untuk Pembangunan Tahap Dua

Selain menjamin gizi masyarakat, program ini juga dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku usaha penyedia bahan pangan dan logistik di wilayah Bogor. 

Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus memantau efektivitas SPPG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami membahas kemanfaatan MBG di Kota Bogor, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terbangun serta memastikan penerima manfaat tepat sasaran,” pungkas Dedie A. Rachim.

Melalui rakor ini, disepakati bahwa setiap bulan akan dilakukan evaluasi ketat terhadap lima program prioritas yang telah diseleksi berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat. 

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim yang aman bagi pertumbuhan investasi dan percepatan pembangunan di wilayah Bogor Raya secara keseluruhan.***