Pemkab Bogor Gelar Wisuda Sekolah Pra Nikah 2025, Perkuat Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga

RBG.id — Pemkab Bogor terus memperkuat upaya perlindungan anak dan ketahanan keluarga melalui penyelenggaraan Wisuda Sekolah Pra Nikah Tahun 2025.

Program ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerja sama dengan Pusat Kajian Gender dan Anak serta IPB University, bertempat di SG 1 Cibinong, Sabtu (13/12/25).

Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

Ia menilai Sekolah Pra Nikah sebagai langkah strategis untuk membekali generasi muda dengan pemahaman nilai kehidupan, pernikahan, dan tanggung jawab sejak dini.

Baca Juga: Siapa Ferry Irwandi? Intip Profil Sosok di Balik Pengumpulan Dana 10 Miliar untuk Korban Bencana

Ajat menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi anak dan remaja saat ini, mulai dari pola konsumsi yang tidak sehat, pengaruh gaya hidup dan budaya hedonisme, penurunan nilai keimanan, hingga dampak negatif media dan tontonan.

Dalam konteks tersebut, edukasi pra nikah dipandang penting sebagai fondasi pembentukan karakter, moral, dan kesiapan mental generasi muda.

Ia juga menyinggung kondisi demografi Kabupaten Bogor yang didominasi usia produktif.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk mencegah persoalan sosial seperti putus sekolah, pernikahan dini, serta keterbatasan akses kerja yang berpotensi memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sekolah pra nikah diharapkan menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar urusan hari ini, melainkan perjalanan panjang yang sarat tanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat,” ujar Ajat.

Baca Juga: Ratusan Peserta Ikuti Overland 2025, Bupati Bogor Tekankan Keselamatan dan Kelestarian Alam

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Sussy Rahayu Agustini, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki sekitar 5,8 juta penduduk, dengan 1,78 juta di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Ia menegaskan, pernikahan anak masih menjadi persoalan serius, terlebih Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi secara nasional, dan Kabupaten Bogor termasuk wilayah dengan kasus cukup banyak.

Menurut Sussy, pernikahan anak membawa dampak luas, mulai dari risiko kesehatan, terhambatnya pendidikan, tekanan psikologis, hingga kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi anak perempuan.