Sikap koruptif juga muncul karena tidak terdidiknya masyarakat tentang pemahaman sistem politik yang dibangun rezim “sampah”.
Dia mencontohkan, rumah sakit umum daerah milik pemerintah setempat akan mendahulukan pasien umum ketimbang pasien pengguna BPJS Kesehatan.
"Dan ini terjadi karena sistem politik yang dibangun sebagai kultur koruptif, karena ada komponen - kompomen dalam pelayanan BPJS itu yang dibiayai pengusaha," tudingnya.
Dalam membahas soal oligarki, pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi menilai tidak lepas dari partai politik yang saat ini menjadi pemangku kebijakan di pemerintah pusat hingga daerah.
"Tak dipungkiri bahwa Indonesia saat ini ditata dan dikelola oleh parpol dengan berbagai macam instrumen - instrumen penting lainnya," terang dia.
Permasalahan besar saat ini, lanjut dia, parpol mana yang terbukti tidak lebih mementingkan golongannya ketimbang menyerap aspirasi masyarakat.
Menurut Yusfitriadi, oligarki terjadi karena adanya sebuah konspirasi antara pengusaha dengan penguasa. Selama ini hubungan kerja sama antara keduanya bersifat konspiratif bukan atas dasar sinergitas.
"Dan inilah cerminan dari oligarki yang bermuara pada problem-problem di partai politik, kemudian menutup partisipatif yang mana masyarakat tidak lagi dilibatkan berbagai macam program di pemerintahan," tutupnya.(cok)