RBG.ID-CIBINONG, DPRD Kabupaten Bogor, menilai kebijakan pemerintah mematikan siaran TV Analog dan beralih ke TV digital hanya untuk kepentingan bisnis para pengusaha. Pasalnya, kebijakan ini diterapkan di tengah kondisi masyarakat yang dihimpit permasalahan ekonomi.
"Ini kepentingan "cukong" yang dipaksakan dalam bentuk kebijakan, tolong lah pemerintah pusat kasian sama masyarakat, sama rakyat kita yang hari ini sedang sulit, jangan ditambah lagi kesulitannya," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Ar-Rasyid saat dihubungi Radar Bogor, Rabu (9/11/2022).
Menurutnya, mendekati tahun politik 2024 ini, masyarakat berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang populis. Bukan malah menambah beban masyarakat dengan harus membeli TV Digital atau Set Top Box (STB).
Baca Juga: Soal Migrasi TV Digital, DPRD Bandung Barat Bilang Begini
"Sudah repot secara ekonomi, masyarakat juga tidak boleh hiburan. Boleh TV digital diberlakukan, tapi pemerintah pusat harus menjamin semua penduduk Indonesia, atau hari ini diberlakukannya di Jabodetabek, semua masyarakatnya diberikan STB gratis," tegasnya.
Meski saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membagikan sebanyak 496.307 unit STB ke masyarakat miskin ekstrem, namun Lukmanudin meragukan ketepatsasarannya program tersebut.
"Masyarakat miskin juga tidak semua, satu desa ada yang dikasih 300(unit) ada yang 400, mereka buka posko katanya. Walaupun dikasih pemerintah pusat judulnya, pemerintah pusat beli STB ke pengusaha, bisnis juga ujung-ujungnya," papar politisi PKB ini.