RBG.ID-JAKARTA, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tengah digoyang isu pemakzulan. Dewan Pakar Partai Golkar dikabarkan mendesak diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto.
Namun, kabar bakal digelarnya munaslub itu langsung dibantah Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni.
Ganjar menepis tudingan yang menyebut pihaknya merekomendasikan Golkar untuk menggelar Munaslub dan melengserkan Airlangga dari jabatan Ketua Umum.
"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan rekom yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tidak ada," kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (14/7/2023).
Ganjar menduga, ada pihak yang menunggangi putusan Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar. Dia meluruskan bahwa Dewan Pakar tidak berwenang dan tidak punya hak untuk mengkondisikan penyeleggaraan Munaslub.
"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," tegas Ganjar.
Baca Juga: 4 Tahun Pacaran, Thunder Eks MBLAQ dan Mimi Eks Gugudan Rencanakan Nikah Tahun Depan
Ganjar menuturkan, Munaslub bisa digelar jika ada kondisi kegentingan memaksa yang mengancam partai. Hal itu diatur dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar. Menurutnya, kemunculan isu Munaslub merupakan dinamika dan dialektika atas berkembangnya konstelasi politik di internal Golkar.
Ganjar menjelaskan, poin kedua yang termaktub dalam rekomendasi Dewan Pakar terkait batas waktu Airlangga menentukan cawapres paling lambat Agustus 2023 adalah bersifat limitatif.
Dia mengklaim, pemberian tenggat waktu tersebut bertujuan untuk memotivasi Partai Golkar khususnya Airlangga agar menjalankan amanat Munas ke-X pada 2019.
"Sebagai mandataris Munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ungkap Ganjar.
Selain itu, lanjut Ganjar, Dewan Pakar sedang dalam posisi menunggu sambil mendorong Airlangga melaksanakan amanat Munas 2019. Ganjar menegaskan, sikap resmi Dewan Pakar terkait deklarasi pasangan capres dan cawapres Golkar tetap berpegang pada putusan Pleno ke-VIII, pada Minggu (9/7).
"Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat Munas itu," pungkas Ganjar.(jpc)