RBG.ID-JAKARTA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.
Pertemuan itu diklaim tidak membicarakan isu politik, termasuk isu perjodohan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) untuk Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas soal prekonomian dan capaian pembangunan ke depan.
Baca Juga: Malam Ini Jokowi Dikabarkan Bakal Kumpulkan Semua Ketum Parpol Pendukung Pemerintah, Ada Apa?
Selain Airlangga, turut hadir pula Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono.
"Silaturahmi halal bilahal partai pendukung pemerintah. Tentu di bahas mengenai tantangan, capaian pembangunan dan tantangan ke depan itu di bahas tadi," kata Airlangga usai melakukan pertemuan.
Airlangga menampik membahas isu politik jelang Pemilu 2024 dengan Presiden Jokowi dan lima ketum parpol lainnya. Ia menekankan, pertemuan itu hanya memfokuskan pembahasan perekonomian Indonesia ke depan.
Baca Juga: Berawal dari Tawuran, Polres Metro Jakbar Bongkar Gudang Penimbun Jutaan Pil Tramadol dan Hexymer
"Tadi kita nggak bahas spesifik mengenai itu (politik Pemilu 2024) tapi lebih kepada perekonomian ke depan. Sering disampaikan juga dengan pak presiden terkait dengan tantangan middle income trap," papar Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengakui, enam ketum parpol pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mempunyai pemahanan yang sama, terhadap kondisi bangsa ke depan.
"Kita punya pemahaman yang sama enam partai yang bertemu presiden hari ini," tegas Airlangga.
Baca Juga: Catatan Ramalan Zodiak Aries 3 Mei 2023: Tetap Berpikir Positif, Jangan Frustasi
Pernyataan senada juga diungkapkan Plt Ketum PPP Mardiono. Ia mengakui, isi pembicaraan enam ketum parpol pendukung pemerintah dengan Presiden Jokowi membahas soal kondisi Indonesia ke depan. Menurutnya, bonus demografi tidak boleh dilewatkan oleh bangsa Indonesia.
"Tadi yang lebih banyak adalah bagaimana Indonesia ke depan, bonus demografi yang kita punya kesempatan 13 tahun ke depan. Ini kita nggak boleh terlewatkan, kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan kesempatan ini," ungkap Mardiono.