Beliau melanjutkan, kondisi ini dikhawartirkan menimbulkan krisis kepercayaan kepada penyelenggara pemilu yang akan berdampak pada legitimasi penyelebggaraan dan hasil pemilu 2024.
Hal senada juga juga disampaikan oleh Kordinator Propinsi Muhamad Arifin.
Ia menyatakan, banyak pelanggaran pemilu yang tidak mendapatkan perhatian Bawaslu Kalimantan Selatan.
"Saya sangat kecewa penanganan Bawaslu Propinsi Kalimantan Selatan terhadap kasus salah seorang kepala dinas yang jelas-jelas mengajak untuk memenangkan salah seorang pasangan calon, sampai hari ini tidak jelas ujung pangkalnya,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, kondisi ini bisa jadi preseden buruk bagi kelembagaan bawaslu dan sangat mungkin masyarakat tidak percaya lagi terhadap bawaslu.
Arifin berharap pada sisa tahapan pemilu yang tinggal 2 tahapan lagi, bawaslu menunjukan performanya, baik merespon informasi maupun dalam proses penanganan pelanggarannya.
Baca Juga: Serunya Bermain di Kuntum Farmfield, Tempat Wisata Edukasi Bogor yang Cocok untuk Anak-anak
Setelah dielaborasi berbagai potensi pelanggaran dan kecurangan yang sangat mungkin terjadi pada pemilu 2024 khususnya di Kalimantan Selatan, akhirnya dirumuskan berbagai strategi pencegahan dan alat kerja pemantauannya.
Selanjutnya berbagai rumusan hasil konsolidasi tersebut menjadi alat untuk LS Vinus Kalimantan Selatan menggerakan aktifitas pemantauannya.