RBG.ID - LS Vinus telah membuka posko pengaduan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024 secara nasional di 21 Propinsi.
Posko yang dibangun menjelang Pemilu 2024 ini disambut dengan konsolidasi LS Vinus di beberapa propinsi, salah satunya di Kalimantan Selatan.
Konsolidasi menjelang Pemilu 2024 ini diadakan LS Vinus di Kalimantan Selatan pada Sabtu, 2 Desember 2023.
Agenda ini dihadiri oleh Founder Visi Nusantara Maju Yusfitriadi, Kordinator LS Vinus Kalimantan Selatan Muhamad Arifin dan pengurus Sekretariat Propinsi LS Vinus Kalimanta Selatan.
Konsolidasi tersebut lebih menekankan strategi pencegahan dan pemantauan pada tahapan kampanye dan pungut hitung pada pemilu 2024 mendatang.
Hal ini dilakukan karena gejala potensi pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024 nampaknya berpotensi terjadi di hampir semua propinsi di seluruh Indonesia.
Selain mencermati potensi kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi, dalam konsolidasi tersebut juga dibicarakan berbagai dinamika dan dialektika politik yang berkembang beberapa hari terakhir.
Yusfitriadi menyampaikan beberapa fenomena terkini yang mengarah kepada ambiguitas penyelenggaran pemilu 2024.
"Ancaman bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas adil dan bermartabat justu datang bukan dari luar, melainkan dari dalam stakeholder pemilu sendiri. Misalnya, indikasi ketidaknetralan KPU dalam merubah format debat capres, dan bawaslu sama sekali tidak meresponnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, indikasi ini bisa dilihat dari dinamika pasangan calon presiden yang didominasi oleh gimmick, koalisi pasangan calon yang berkampanye hanya dengan bagi-bagi makan dan susu serta indikasi mobilisasi ASN dan kepala desa untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
“Dan anehnya bawaslu tidak hadir untuk merespon berbagai indikasi pelanggaran tersebut. Padahal bawaslu dibentuk untuk menjamin agar pemilu berjalan dengan demokratis dan tidak ada praktek-praktek yang mengarah kepada kecurangan", pungkas pria yang kerap disapa Kang Yus ini.