politik

Tingkat Pengetahuan Politik Warga Kota Bogor Rendah, Mayorotas Tidak Tahu Bacaleg di Dapilnya

Sabtu, 21 Oktober 2023 | 15:32 WIB
LS Vinus menjelaskan hasil survei tentang tingkat pengetahuan politik warga Kota Bogor menjelang Pemilu 2024. (Foto: Hendi/Radar Bogor)

RBG.ID-BOGOR, Lembaga Studi Visi Nusantara atau LS Vinus melakukan survei tingkat pengetahuan politik warga Kota Bogor. Survei ini dilakukan menjelang Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil survei LS Vinus, diketahui tingkat pengetahuan warga Kota Bogor terhadap politik masih rendah. Ini ditandai dengan masih banyaknya warga Kota Bogor yang tidak tahu bakal calon legislatif (Bacaleg) di daerah pemilihannya (Dapil) sendiri.

“Masih banyak warga tidak tahu bacalegnya sendiri. Ada juga warga tahu bacalegnya, tapi mereka tidak tahu bacaleg itu dari dapil mana,” kata Direktur Eksekutif LS Vinus, Yusfitriadi.

Baca Juga: Penggemar Pokemon Merapat ke AEON Mall BSD, Ada Pop Up Store Hingga Parade Pikachu Gratis

Sebagai contoh, banyak warga Kota Bogor yang ingin memilih Anang Hermansyah. Padahal, penyanyi lagu Aku Lelakimu itu, maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor. “Artinya, masih banyak warga belum paham soal ini,” ucap Yusfitriadi.

Yusfitriadi mengatakan, fenomena ini menjadi salah satu indikator minimnya pengetahuan warga soal Pemilu 2024, serta kurang efektifnya baliho dan alat peraga kampanye (APK) partai.

“Karena di dalam APK itu biasanya yang besar hanya fotonya, sedangkan informasi dapilnya sangat kecil. APK partai yang selama ini berseliweran di jalanan dan di tempat umum tidak efektif alias gak ngaruh,” ujarnya.

Baca Juga: Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, Beri Bantuan Tiga Kapal Untuk Transportasi Sekolah Anak di Batam

Ketidakpahaman warga Kota Bogor akan pendidikan politik, tentu menjadi salah satu PR bagi KPU dan partai politik. Ini kurangnya sosialisasi yang dilakukan tim sukses.

Selain itu, sambungnya, minimnya pengetahuan warga akan politik tentu membuat potensi politik uang besar kemungkinan terjadi di Kota Bogor.

“Tentu ini PR bagi semuanya, karena kalau seperti ini kondisinya politik uang sangat mungkin terjadi di Pemilu 2024. Apalagi masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari, berbeda dengan masa kampanye 2019 lalu selama enam bulan,” tandas Yus Fitriadi. (ded)

Tags

Terkini