RBG.id, DEPOK – Kisruh yang melibatkan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dengan Walikota Depok Mohammad Idris membuat Ketua DPC PDIP Depok, Hendrik Tangke Allo ikut angkat bicara.
Sebelumnya, Hasto menyindir agar PKS jangan ikut mengkritik soal kenaikan BBM dan diminta fokus mengurus Kota Depok. Sindiran tersebut pun ditanggapi oleh Idris selaku pemimpin Depok dengan mengungkapkan bahwa dalam pembangunan Depok juga ada partisipasi dari PDI Perjuangan yang duduk di parlemen tingkat Kota Depok, yaitu melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Menanggapi hal tersebut, politikus yang akrab disapa HTA ini mengatakan bahwa walikota sama saja lempar tanggungjawab ke legislatif. ia pun mengaku sudah menduga hal itu akan diungkapkan Idris ke publik.
Baca juga: Ini Respon PKS Depok Terkait Sindiran Sekjen PDIP
“Saya sudah baca itu. Artinya, Pak Walikota melemparkan tanggung jawab ini bagian dari tanggung jawab dari DPRD,” kata HTA saat dijumpai di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Selasa (20/09).
Sebab, secara kelembagaan walikota ada di tataran eksekutif, sedangkan dewan ada di legislatif. Sehingga, kata HTA, walikota sebagai eksekutif melakukan penganggaran untuk belanja daerah. Sedangkan, dewan melakukan pengawasan serta membuat undang-undang.
“Kita bicara anggaran, kami tetapkan program dan anggaran yang diajukan pemerintah dan itu kami setujui. Setelah diparipurnakan menjadi kewenangan wali kota dan melaksanakan seluruh yang sudah disetujui,” tegas HTA yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini.