RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah pusat telah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik BBM bersubsidi maupun non subsidi. Seperti pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu, demikian juga solar dari Rp5.850 menjadi Rp6.800, Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.
Anggota Komisi B DPRD Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami menyatakan, ini langkah yang kita sesalkan. Karena ini artinya rakyat kembali dibebani setelah kenaikan beruntun berbagai kebutuhan pokok. Seperti listrik, gas elpiji, minyak goreng, cabai dan baru-baru ini telur yang harganya tertinggi di sepanjang sejarah.
Menyikapi imbas dari kenaikan harga BBM tersebut, Sri Utami mengatakan, mau tidak mau Pemda harus bekerja keras untuk memastikan inflasi yang terjadi di daerah, khususnya Kota Depok tetap terkendali.
Baca juga: Sri Utami: Ciliwung Bisa Jadi Wahana Rekreasi Konservasi, Edukasi dan Prestasi
Sri Utami menegaskan, sebetulnya Pemkot Depok sudah pro aktif karena di awal tahun sudah membuat road map terkait pengendalian inflasi.
“Setahu saya Kota Depok ini cukup pro aktif, karena dari total sekitar 500-an kota di Indonesia, Depok termasuk kota yang lebih dulu menyusun road map ini,” ungkap Sri Utami kepada Radar Depok (grup RBG.id), Senin (5/9).
Road map tersebut lanjut Sri Utami, terdiri dari kebijakan terkait dengan kelancaran pasokan, kemudian keterjangkauan harga, serta distribusi yang dipastikan harus lancar. Sehingga inflasi bisa ditekan.