RBG.ID, DEPOK – Menghabiskan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rp2,6 triliun. Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka masih sepi dan belum memberikan kontribusi maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
Namun, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, M. Faizin mengaku bersyukur karena Pemerintah Pusat sudah memberikan sinyal positif dan memberikan ijin rencana dibukanya BIJB dijadikan pemberangkatan rombongan umrah, bahkan direncanakan lima penerbangan setiap minggu.
“Anggaran pembangunan Bandara Kertajati menelan biaya hingga Rp2,6 triliun. Dana tersebut tak sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga kemitraan dengan pihak swasta dengan perhitungan 70 persen dana diperoleh dari ekuitas Pemprov Jawa Barat, reksadana penyertaan terbatas (RDPT) dan AP II. Sedangkan sisanya, yakni 30 persen didapatkan dari PT BIJB melalui pinjaman bank syariah,” tutur Faizin kepada Radar Depok (grup RBG.id), Selasa (2/8).
Baca juga: Faizin Minta Kemenkumham Tolak Permohonan HAKI Citayam Fashion Week
Faizin mengungkapkan, belum lama BIJB Kertajati beroperasional, kasus pandemi Covid-19 menghantam Indonesia. Sehingga, selama lebih dari dua tahun keberadaan BIJB mati suri, sepi dari aktivitas penerbangan.
“Bahkan hanya memberangkatkan pesawat kargo empat kali seminggu,” ungkap Faizin.
Saat ini, lanjut Faizin, meski belum hilang total, namun pandemi Covid-19 sudah menurun dan perekonomian Indonesia mulai bangkit. Bahkan, otoritas kerajaan Arab Saudi telah mengizinkan umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.