RBG.ID-JAKARTA, Akhir-akhir ini mencuat desakan agar digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggulingkan Airlangga Hartarto.
Beberapa tokoh disebu-sebut bakal maju untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Di antaranya, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Bambang Soesatyo.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai keduanya layak menggantikan Airlangga Hartarto. Namun, untuk menjadi Ketua Golkar ini perlu modal besar.
Baca Juga: Viral! Rumput di Bandara Adisutjipto Jogja Terjadi Kebakaran, Berikut Penyebabnya
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) blak-blakan soal syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Terutama syarat keuangan.
Baca Juga: Lowongan CPNS dan PPPK akan Segera Dibuka Bulan September Ini, Lihat Rincian Formasinya Di Sini
Sebab, tidak mudah untuk menduduki jabatan Ketua Umum Golkar. JK menyebut ongkos politik untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
"Kalau sekarang anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau tidak punya modal Rp500 miliar hingga Rp600 miliar," kata JK dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu ini mengatakan, ongkos politik tersebut tidak hanya berlaku di Partai Golkar, namun juga di partai politik lain.
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," terang JK.(jpc)