RBG.ID-BOGOR, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, disebut layak menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Bahkan, pimpinan Pusat Muhammadiyah pada dasarnya merestui Muhadjir Effendy untuk berpasangan dengan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
“Insya Allah PP Muhammadiyah memberi restu kepada Pak Muhadjir Effendy,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Prof Sukadiono di Surabaya, Jumat (23/6/2023).
Baca Juga: Sedih! Akibat Masalah Ekonomi, Seorang Ibu Memarahi dan Pukuli Anaknya Gara-gara Lulus SNBT
Menurut Sukadiono, restu kepada Muhadjir Effendy didasarkan pada pernyataan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).
Mu’ti mengaku telah mengusulkan kepada partai politik agar spektrum calon presiden (capres) dan cawapres diperluas, sehingga rakyat memiliki banyak figur alternatif.
Munculnya nama seseorang dalam hasil survei tidak bisa menjadi tolok ukur. Sebab, bukan mustahil hasil survei bisa direkayasa.
Baca Juga: Aldi Taher Ciptakan Lagu 'Tega' Diduga Sindir Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett, Begini Faktanya
Oleh karena itu, Muhammadiyah menganggap masih ada waktu untuk partai politik mendengarkan aspirasi dari banyak pihak serta memberikan penilaian terhadap figur-figur yang muncul, sehingga rakyat memiliki banyak pilihan.
Atas usulan tersebut, kata Mu’ti, kemudian muncul nama Muhadjir Effendy yang juga Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi dalam bursa bakal cawapres. Salah satunya seperti yang diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Mu’ti mengatakan, dengan masuknya nama Muhadjir dalam bursa cawapres, dapat dinilai sebagai respons dari partai politik atas usulan Muhammadiyah tersebut.
"Itu sebagai bagian dari bagaimana partai juga tidak hanya menyerap aspirasi elite tetapi juga menyerap aspirasi kaum alit (kecil)," ujar Mu'ti.
"Karena itu munculnya Pak Muhajir Effendy ya bagian dari respons partai politik itu dan sepenuhnya nanti kan menjadi otoritas partai politik untuk memutuskan siapa berpasangan dengan siapa di Pilpres," tegasnya.