RBG.ID-JAKARTA, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres pilihan mereka untuk maju pada Pilpres 2024.
Ditunjuknya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai Capres PDI Perjuangan ini jelas tidak terlepas dari pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peran Jokowi dalam penunjukan Ganjar Pranowo sebagai Capres ini dikupas Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun.
Baca Juga: Ini Pesan Megawati Kepada Ganjar Pranowo Kalau Nanti Jadi Presiden
Refly Harun mengunkap skenario Jokowi soal mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan menolak Anies Baswedan.
Kupasan Refly Harun itu disiarkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul “Live Viral! Skenario Jkw: Dukung Ganjar, Cadangkan Prabowo, Tolak Anies!!”, Senin (24/4/2023) malam.
Menurut Refly, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dianggap tidak punya pilihan untuk tetap maju Pilpres 2024, meski tanpa dukungan istana, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Partai Lain Deklarasi Ganjar Pranowo Pekan Ini, Hasto Sebut PPP Punya Kedekatan Dengan PDIP
“Bagaimana Prabowo Subianto? Dia no choice. Kalau disuruh mencalonkan diri, ya tetap mencalonkan diri. Dengan harapan pada putaran pertama bisa masuk final,” kata pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun.
Refly menganalisa, Prabowo berharap dapat lolos pada putaran pertama, saat ada tiga pasangan Capres dan Cawapres. Selanjutnya Prabowo berharap mendapat dukungan dari pemerintah saat final melawan Anies Baswedan.
“Atau kalau dia melawan Ganjar, dia berharap pemerintah, kalau tidak mendukungnya, minimal netral, lebih fair. Tapi nanti kekuasaan tetap dibagi-bagi di antara mereka,” kata Refly Harun.
Baca Juga: Dukung Ganjar Pranowo, PAN dan PPP Diprediksi Segera Merapat ke PDI Perjuangan
Sementara itu Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL (Grup Pojoksatu.id), Selasa (25/4) mengatakan, sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo tidak seharusnya mencampuri urusan pesta demokrasi lima tahunan.
“Undang-undang kepresidenan perlu mengatur etika dan protokoler presiden sebagai kepala negara,” katanya.