RBG.ID - Menurut Meutya Hafid, ketua Komisi I DPR RI yang juga politisi Partai Golkar, pernyataan Presiden Joko Widodo pada Rabu (24/1/24) pagi di Pangkalan AU Halim Perdanakusuma hanyalah untuk menjelaskan aturan tentang menteri yang akan melakukan kampanye.
Meutya Hafid, yang juga hadir langsung saat pernyataan presiden, menyatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tidak dapat dianggap sebagai keberpihakan.
“Sebetulnya, konteksnya adalah ketika presiden dimintai tanggapannya terhadap menteri yang berkampanye, dan dia kemudian menyatakan bahwa hak yang sama berlaku untuk presiden dan semua menteri lainnya. Kampanye tidak menggunakan fasilitas negara,” jelas Meutya Hafid setelah Konferensi Pers di Media Center TKN Prabowo Gibran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.
Meutya Hafid pun menjelaskan jawaban presiden dari pertanyaan lanjutan lain yang meyakinkan dirinya bahwa Presiden Jokowi masih jaga netralitas.
”Kemudian ditanya mengenai apakah akan menggunakan hak itu, dan Presiden jawab, ‘Kita lihat nanti’,” ungkap Meutya Hafid.
“Kuncinya adalah kata ‘kita lihat nanti’. Jadi, artinya presiden tak menutup kemungkinan berpihak, tapi sampai kini netral. Sekali lagi penjelasan presiden tadi pagi, hanya dalam konteks menjawab pertanyaan mengenai menteri kampanye,” pungkas Meutya Hafid.
Sebelumnya Rabu (24/1/24) pagi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Presiden boleh berkampanye dan pula boleh memihak. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ungkap Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta. (*)