Kamis, 23 Maret 2023

KSP Moeldoko Sebut Presiden Tidak Happy dengan Capaian IPK Kita

- Rabu, 8 Maret 2023 | 19:14 WIB
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada acara penandatanganan komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Gedung KPK, Jakarta. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada acara penandatanganan komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Gedung KPK, Jakarta. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

 

RBG.ID –  Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengharapkan, aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) harus mudah dipahami dan bukan hanya seremonial.

Moeldoko meminta pihak-pihak terkait menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi.

Presiden tidak suka ini. Jadi, saya minta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sudah menandatangani komitmen pencegahan korupsi hari ini, segera menyosialisasikan ke jajarannya. Jangan hanya tanda tangan, saja tapi tidak mengerti isinya,” jelas Moeldoko pada acara penandatanganan komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/4).

Moeldoko mengharapkan, aksi pencegahan korupsi harus terasa menyelesaikan masalah konkret di tengah masyarakat.

BACA JUGA:Imbas Trail Adventure, Bunga Edelweis Rawa di Ranca Upas Hampir Punah, Mang Uprit: Seharusnya Kalian Paham

Ia mencontohkan, persoalan pungutan liar di layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

“Maka kanal aduan pungli dan korupsinya harus diperkuat,” ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan, aksi pencegahan korupsi juga harus mempunyai relevansi dengan upaya peningkatan indeks.

Seperti Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Efektivitas Pemerintah, dan Indeks Perilaku Anti Korupsi.

“Jujur saya sampaikan bahwa Presiden tidak happy dengan capaian IPK kita. Dan beliau memerintahkan berbagai langkah korektif untuk langsung dilaksanakan,” ungkap Moeldoko.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan soal aksi pencegahan korupsi, yang harus dilakukan jajaran pemerintah.

BACA JUGA:Usai Dipecat, Rafael Alun Dipastikan Tak Akan Dapat Uang Pensiun

Utamanya pada penguatan sistem pencegahan korupsi, penindakan korupsi besar, profesionalitas aparat penegak hukum, asset tracing dan asset recovery, dan penguatan regulasi pemberantasan korupsi, khususnya RUU Perampasan Aset.

Halaman:

Editor: Dewi Komalasari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Data Fakta Aturan Pengawalan di Indonesia

Kamis, 23 Maret 2023 | 12:24 WIB

Kemungkinan Ada Perbedaan Pada Penetapan 1 Syawal

Kamis, 23 Maret 2023 | 09:00 WIB
X